Contoh iklan properti yang menjanjikan bebas biaya pajak dan BPHTB. Masyarakat diimbau waspada dan cermat. (Foto: Istimewa)
Contoh iklan properti yang menjanjikan bebas biaya pajak dan BPHTB. Masyarakat diimbau waspada dan cermat. (Foto: Istimewa)

Tingginya minat masyarakat berinvestasi di bidang properti di Kota Malang ternyata dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Salah satunya dengan menyebar iklan yang menyesatkan.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengungkapkan, selama ini terdapat banyak iklan beredar tak disertai informasi yang benar. Misalnya, properti dengan promosi khusus bebas pajak, baik itu pajak bumi bangunan (PBB) maupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Jika tidak cermat, pembeli bakal gampang tergiur dengan iklan atau promosi properti begitu saja. Apalagi jika luasan tanah dan bangunan serta lokasi yang akan dibeli cukup besar dan strategis. Langsung terbayang berapa biaya yang bisa disimpan, ketimbang harus dikeluarkan untuk membayar pajaknya.

Menyikapi hal ini, imbauan tegas langsung dilontarkan Kepala BP2D Malang Ade Herawanto. Ade berharap masyarakat jangan sampai tertipu oknum yang menjanjikan promo gratis pajak. "Jadi boleh dibilang, iklan seperti itu kurang mendidik masyarakat dalam hal perpajakan bahkan bisa dikata menyesatkan," ujar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Mantan kabag humas Setda Kota Malang ini menekankan, semua sudah ada ketentuan pajaknya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar itulah, Ade meminta masyarakat harus lebih cermat jika ingin melakukan transaksi pembelian properti. "Ada baiknya, lebih dulu menanyakan secara konkret terkait mekanisme pemberkasan dan pembayaran pajaknya dengan pihak pengembang atau langsung ke BP2D," terangnya.

Lebih jauh, Ade mengingatkan bahwa mungkin juga ada unsur penipuan oleh oknum jika sampai menjanjikan bebas pajak dalam mengurus jual beli tanah atau rumah. "Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Patut disayangkan jika nanti tersangkut urusan pajak sampai ke ranah hukum. Niat awalnya beli murah, malah rugi berlipat-lipat," sambung pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Sementara itu, kaitannya dalam menetapkan besaran PBB atau BPHTB, pihak BP2D melakukan tahapan-tahapan secara prosedural. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan atau penelitian lapangan langsung ke lokasi.  

Dasar pemeriksaan/penelitian lapangan tersebut mengacu UU No 28 Tahun 2009 Pasal 170 serta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2010 Pasal 32 ayat 1. "BP2D tidak lagi melakukan verlap (verifikasi lapangan, Red). Yang ada hanyalah pemeriksaan sederhana lapangan, sebagaimana diatur dalam Perda No 15 Tahun 2010 Pasal 32 ayat 4," pungkasnya. (*)