Pemaparan materi tentang berbagai penyebab adanya saber pungli. ( Foto: Hezza Sukmasita)

Pemaparan materi tentang berbagai penyebab adanya saber pungli. ( Foto: Hezza Sukmasita)



Upaya Pemerintah Kota Malang untuk membersihkan praktik pungutan liar (pungli) terus gencar dilakukan. Usai melakukan sosialisasi pencegahan pungli  terhadap kalangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kini sasaran sosialisasi ditujukan kepada para kepala sekolah dan ketua komite sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Malang.

Kegiatan anti-pungli itu digelar Inspektorat Pemkot Malang di Hall Akasia Hotel Savana, Selasa (7/11). Hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kota Malang Subari,  Asisten Administrasi Umum Supranoto, AKBP Hufron dari Unit Saber Pungli Polda Jatim, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tongat.

Supranoto saat dalam membacakan sambutan Wali Kota Malang H Moch. Anton mengatakan, praktik pungli di segala sektor, termasuk dalam dunia pendidikan, harus diberantas karena termasuk tindakan yang melawan aturan hukum. Dalam lingkup pendidikan, sambung Supranoto, pemerintah telah mengeluarkan aturan dan mekanisme yang jelas terkait pemungutan sumbangan biaya pendidikan. Namun, kondisi rawan pungli di lingkup pendidikan terjadi pada titik penambahan fasilitas atau sarana prasarana.

"Pemerintah sangat paham semuanya itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi semuanya harus tetap memperhatikan koridor peraturan perundangan dan saat ini harus bergerak penuh kehati-hatian dan secermat mungkin," ucap Supranoto.

Dia juga menjelaskan, niat baik meningkatkan dunia pendidikan tapi berlawanan dengan aturan hukum akan rentan memuculkan masalah di kemudian hari. Karena itu, yang saat ini harus dilakukan adalah merumuskan regulasi yang baik sehingga keinginan untuk memperbaiki mutu pendidikan tidak berbenturan dengan praktik pungli. "Perlu inovasi dalam dunia pendidikan agar kualitasnya terus meningkat dengan baik," tukasnya.

Pemerintah Kota Malang sangat mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pungli di bidang pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah dan ketua komite sekolah ini. Pasalnya, pemahaman tentang bentuk pungli dan akibat hukumnya bisa mencegah semua pihak terhindar dari praktik tersebut. "Semoga upaya yang demikian dapat mewujudkan lingkungan pendidikan Kota Malang berkualitas," pungkasnya. (*)


End of content

No more pages to load