Kepala Dinas PKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR RI Sri Hartojo setelah acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/10) malam. (Wahyu for MalangTIMES)
Kepala Dinas PKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kanan) bersama Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR RI Sri Hartojo setelah acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/10) malam. (Wahyu for MalangTIMES)

Komitmen mewujudkan program 100-0-100 yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan target 2019 tercapai mendapatkan respons cepat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang.

Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang disampaikan dalam acara Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (24/10) malam, kemarin.

Dalam acara tersebut, disampaikan mengenai capaian kinerja Kabupaten/Kota terbaik dalam mewujudkan program air minum bersih perkotaan tahun 2017. Kabupaten Malang menduduki urutan pertama dalam penyelesaian saluran rumah (SR) dengan progres 100 persen.

Seperti diketahui, surat penetapan pemberian hibah (SPPH) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Malang melalui Kemen PUPR sebanyak 8.000 SR air bersih perkotaan. "Dan progres kita sudah sesuai dengan SPPH di bulan ini. Artinya sudah 100 persen," kata Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Rabu (25/10).

Ilustrasi MalangTIMESIlustrasi MalangTIMES

Progres capaian kinerja tersebut menempatkan Kabupaten Malang berada di urutan pertama di antara 154 kabupaten/kota  penerima SPPH tahun 2017. 

Pencapaian kinerja yang didapatkan oleh Pemkab Malang menurut Wahyu tidak lepas dari kebijakan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam mendorong seluruh OPD yang terkait dengan persoalan 100-0-100. "Tentunya keberhasilan ini atas dorongan dan kebijakan yang terus-menerus dari Bapak Bupati. Program ini juga berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup yang jadi fokus Pemkab Malang," urai Wahyu.

Dia melanjutkan, air bersih merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Kondisi prasarana dan sarana air minum memberikan pengaruh besar pada kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. "Artinya, dengan capaian kinerja terbaik ini mencerminkan bahwa tiga program besar Kabupaten Malang telah terlihat keberhasilannya. Dan diapresiasi oleh Kemen PUPR RI," tegas Wahyu.

Persoalan air bersih dalam program Kemen PUPR yang digerojok anggaran sekitar Rp 750 miliar APBN tahun 2017 untuk menambah 220.000 SR ini memang menjadi cukup urgen di tengah kondisi perubahan cuaca ekstrem beberapa tahun ini.

Pentingnya permasalahan air bersih beserta tantangan di depannya ini membuat pemerintah  terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan menargetkan penambahan akses aman air minum di akhir tahun 2019 sebanyak 27,6 juta sambungan pemerintahan (SR) melalui jaringan perpipaan. (*)