Bupati Malang Rendra Kresna (kiri) beserta Ketua DPRD, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung (tengah) dan unsur TNI serta Panwaslu setelah menandatangani MoU Sentra Gakkumdu di Mapolres Malang, Senin (23/10/2017) (Nana/MalangTIMES)
Bupati Malang Rendra Kresna (kiri) beserta Ketua DPRD, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung (tengah) dan unsur TNI serta Panwaslu setelah menandatangani MoU Sentra Gakkumdu di Mapolres Malang, Senin (23/10/2017) (Nana/MalangTIMES)

Menjaga suasana kondusifi jelang dilehatnya Pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Malang bersama-sama menandatangani MoU Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Senin (23/10/2017) di  Aula Sanika Satyawada Polres Malang.

Penandatanganan MoU Gakkumdu  secara langsung dilakukan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, Kejaksaan Negeri Malang dan Panwaslu Kabupaten Malang dalam upaya menyamakan persepsi terkait penanganan pelanggaran atau tindak pidana Pilgub Jatim 2018. 

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mengatakan penandatanganan MoU Sentra Gakkumdu sangat urgen dalam menghadapi dinamika Pilgub Jatim 2018 nantinya.

Terutama dalam menangani hal-hal yang nantinya mengarah kepada perbuatan, tindakan yang mengarah pada pelanggaran atau tindak pidana.

"Sangat penting, agar perlehatan Pilgub Jatim nantinya berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Aman, damai dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita, khususnya di Kabupaten Malang ini tentu tidak ingin Pilgub ini menjadi ajang yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat," terang Dr H Rendra Kresna Bupati Malang, Senin (23/10).

Pentingnya sentra Gakkumdu ini patut didukung oleh siapapun yang ada dalam proses Pilgub Jatim 2018.

"Artinya, mari kita samakan pemahaman kita tentang esensi dari Pilgub. Serta mencari solusi apabila terjadi pelanggaran atau tindakan pidana," ujar Rendra kepada MalangTIMES.

Senada dengan Bupati Malang, Kapolres Malang juga menegaskan ulang bahwa MoU yang ditandatangani Forkompimda hari ini sebagai bagian dari itikad dan niat kuat menjaga keamanan dan kesejukan dalam Pilgub Jatim nantinya.

"Itikad ini mari kita wujudkan dalam kesepahaman dan komitmen bersama untuk menjaga, mengamankan dan mensukseskan perlehatan demokrasi di Jatim nantinya," ucap AKBP Yade Setiawan Ujung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Ujung Kapolres Malang tergantung kepada kesiapan dan komitmen dari 8 unsur yang ada di Kabupaten Malang.

Yaitu, KPU Kabupaten Malang,  Panwaslu, Pemerintah Kabupaten Malang, Aparat Keamanan , Paslon dan Parpol pendukung, tokoh agama, masyarakat dan pemuda, Media, serta pengawas independen.

"Delapan unsur inilah yang wajib bersama-sama, sepemahaman dan komitmen untuk menjaga hal tersebut. Lewat sentra Gakkumdu ini kita harapkan jadi medium bersamanya," lanjut Ujung.

Lewat acara penandatanganan MoU Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh Bupati Malang, Kapolres dan jajarannya, Ketua DPRD, KPU, Panwaslu, Ketua DPC dan DPD Parpol, perwakilan Media dan tokoh masyarakat, sebagai bentuk kesiapan dari para penyidik, jaksa dan panwaslu dalam menghadapi Pilgub Jatim 2018.

Pelibatan berbagai unsur dalam MoU Sentra Gakkumdu, tentunya sejak dini perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan penjajagan bersama. Selain MoU, kata Rendra juga perlu adanya pembinaan dan penyatuan chemistry sejak sekarang.

"Selain tentunya berbagai pertemuan dan bimbingan teknis serta diskusi-diskusi lintas unsur," ujar Bupati Malang.

Hal ini disepakati oleh Kapolres yang mengatakan, bahwa tahapan-tahapan tersebut menjadi wajib dilakukan. "Sehingga pada saatnya nanti sudah siap apabila menerima laporan-laporan terkait pelanggaran atau tindak pidana dalam Pilgub Jatim," pungkas Ujung.