Postingan di medsos yang menceritakan keberadaan terdakwa suap Pemilu 2014 berada di Pemkot Pasuruan. (Foto: Arishandi)

Postingan di medsos yang menceritakan keberadaan terdakwa suap Pemilu 2014 berada di Pemkot Pasuruan. (Foto: Arishandi)



Mantan caleg Partai Gerindra, Agustina Amparwati, terdakwa kasus suap terhadap 13 orang ketua dan anggota PPK di 13 kecamatan di Kabupaten Pasuruan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 kembali bikin heboh. Kemunculannya di depan publik membuat para pegiat antikorupsi geram dan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan. 

Meski telah divonis penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, pada 13 Mei 2015 lalu, ia tak juga dijebloskan penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Pasuruan tidak bisa berbuat banyak karena salinan putusan Pengadilan Tipikor hingga saat ini belum diterimanya.

"Terdakwa sudah divonis Pengadilan Tipikor Surabaya, tetapi sampai saat ini masih bebas berkeliaran. Kami mendesak JPU Kejari Pasuruan segera mengeksekusi putusan tersebut. Karena ini akan menjadi preseden buruk bagi peradilan dan penegakan hukum," kata Rudi Hartono, Ketua LSM Penjara.

Kasi Intel Kejari Pasuruan, Dinar, menyatakan bahwa pihaknya memang belum menerima salinan putusan atas vonis terdakwa Agustina Amparwati dan M Tauchid dkk (PPK Kabupaten Pasuruan) dari Pengadilan Tipikor Surabaya. Bahkan meski sudah mengirimkan surat permohonan permintaan salinan putusan, pada 26 Februari 2016, hingga saat ini juga belum mendapat jawaban.

"Kami sudah mengirim surat permintaan salinan putusan pada Februari 2016, tapi belum mendapat jawaban. Kami tidak bisa melaksanakan eksekusi karena belum mendapatkan salinan putusan pengadilan tingkat pertama," kata Dinar.

Menurut Dinar, dari informasi yang didapat, saat ini terdakwa masih mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun pihaknya belum mengetahui apakah MA mengabulkan atau menolak permohonan kasasi tersebut.

"Kami akan kembali mengirimkan surat kepada Pengadilan Tipikor untuk meminta penjelasan atas salinan putusan tersebut. Kami tidak tahu apakah permohonan kasasi disetujui atau ditolak," tandas Dinar. 


End of content

No more pages to load