Ulama NU Minta Pemerintah Menutup Akun LGBT karena Jelas Merusak Generasi | Jatim TIMES
Komunitas LGBT Malang Booming di Sosial Media  2

Ulama NU Minta Pemerintah Menutup Akun LGBT karena Jelas Merusak Generasi

Jul 24, 2017 15:46
Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar (Foto : Dok/MalangTIMES)
Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar (Foto : Dok/MalangTIMES)

Maraknya grup-grup komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang familiar dikenal dengan istilah LGBT di media sosial di Kota Malang menjadi perhatian serius ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar meminta dengan tegas perhatian pemerintah terhadap persoalan yang bisa menyeret lebih banyak generasi muda pada prilaku dan tindakan menyimpang ini.

Selain bertentangan dengan ajaran agama, hal tersebut juga bertentangan dengan dasar negara yakni Pancasila.

Pengasuh Pondok Pesantren  Sabilurrosyad Malang ini mengatakan semua yang merusak moral dan akhlak generasi yang pada akhirnya juga merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti anomali-anomali (penyimpangan, red) dalam kehidupan sosial termasuk LGBT yang disebarkan dengan membuat akun-akun di media sosial harus ditutup.

Pemerintah dengan berbagai kewenangan dan tanggungjawabnya, lanjut KH Marzuki, pasti bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari kerusakan akhlak dan moral.

"Semuanya akun yang bersifat negatif dan merusak ya harus ditutup. Pemerintah harus tegas, pokoknya yang merusak NKRI harus ditutup," jelas KH Marzuki Mustamar saat ditemui disela agenda halal bi halal di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang belum lama ini.

Penyimpangan-penyimpangan seksual seperti LGBT itu, selain tidak sesuai dengan budaya masyarakat juga jelas menyimpang dari sila-sila Pancasila baik sila kesatu sampai kelima sehingga tidak patut disetujui oleh siapapun dan atas nama apapun.

Mayarakat menurut mantan Ketua Tanfidiziyah PCNU Kota Malang ini harus juga disadarkan akan pentingnya nilai-nilai pendidikan seperti nilai agama, Pancasila, dan budaya.

"Yang tidak Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak kemanusiaan adil dan beradab, yang tidak persatuan Indonesia maka jangan disetujui," ujarnya.

Kalau ada yang melakukan penyimpangan itu atas nama Hak Asasi Manusia (HAM), maka perlu disadarkan bahwa hak negara lebih besar daripada hak pribadi. Kalau mereka bilang HAM, maka harus disampaikan bahwa hak Allah SWT lebih besar dari hak mereka.

"Jangan mengatasnamakan HAM kalau tindakannya merusak sila kesatu, dua atau tiga. Akhirnya, mereka akan dengan mudah berdalih atas nama HAM juga lalu dipaksakan meskipun itu merusak sila keempat. Pokoknya apapun yang merusak NKRI entah itu penyimpangan seksual maupun aliran pemahaman yang menyimpangan harus ditutup. Saatnya negara menggunakan kewenangannya untuk mengatur masyarakat ini agar tidak ada satu pun kepentingan yang disusupi budaya asing yang dipaksakan masuk mengatasnamakan HAM," jelas KH Marzuki Mustamar.

Selain itu, peran orang tua dan guru juga sangat penting. Mereka juga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak mereka karena keluarga merupakan benteng moral yang paling efektif.

“Kalau penyimpangan itu bisa terdeteksi lebih awal maka secepat mungkin akan bisa teratasi agar tindakan yang melanggar moral dan agama itu tidak berlanjut menjadi sesuatu yang dianggap biasa meskipun jelas-jelas melanggar norma-norma yang ada,” pungkas KH Marzuki Mustamar.

Topik
Komunitas LGBT Malang Ulama NU grup lgbt Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar

Berita Lainnya