Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Malang Handariyati menyampaikan harapannya agar BOP DAK non-fisik 2017 tidak kembali molor pencairannya, Selasa (23/05). (Nana)

Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Malang Handariyati menyampaikan harapannya agar BOP DAK non-fisik 2017 tidak kembali molor pencairannya, Selasa (23/05). (Nana)



Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) PGRI Kabupaten Malang berharap tahun 2017 tidak lagi terjadi kemoloran pencairan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) dari dana alokasi khusus (DAK) non-fisik pendidikan seperti tahun lalu.

Harapan ini disampaikan Ketua IGTKI Kabupaten Malang Handariyati setelah acara HUT Ke-67 IGTKI di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Selasa (23/05), kepada MALANGTIMES. "Kami berharap tidak terulang lagi kemoloran. Bantuan untuk TK ini sangat penting bagi keberlangsungan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak," ujarnya.

Bantuan non-fisik BOP PAUD dari DAK pendidikan tahun 2017 sebesar Rp 35.932.200.000 yang akan diterima oleh pendidikan usia dini ini sangatlah besar nilainya, terutama bagi TK swasta.

Handariyati menyampaikan, bantuan pemerintah tersebut tahun ini sudah dalam proses di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang. "Artinya, berbagai persiapan sudah berjalan. Insya Allah tidak lagi molor pada saat pencairan sekitar Juni dan Juli," ucapnya.

(Baca juga : BOP PAUD Rp 35,9 Miliar, Pengelola Minta Tidak Terulang Kasus Molornya Bantuan, 08/05/2017)

Dia juga mengungkapkan, bantuan ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sasaran bantuan pun mengalami penambahan. Tahun 2016 anak didik yang mendapat bantuan dibatasi minimal 12 orang dan maksimal 60 orang dengan jumlah bantuan Rp 7.200.000. 

"Tahun ini lebih dari 100 orang siswa. Selain itu seluruh TK yang berjumlah 953 unit mendapatkan semuanya," terang Handariyati yang menambahkan TK yang mendapat BOP adalah TK yang sudah memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSPN).

Apabila peristiwa tahun lalu terulang lagi, yaitu kemoloran pencairan, Handariyati akan terus mempertanyakannya serta menghubungi instansi atau dinas terkait. "Tentunya akan kami tanya kalau memang terjadi kemoloran. Tapi insya Allah tahun ini tidak terjadi hal itu," katanya.

Keyakinan ketua IGTKI PGRI Kabupaten Malang ini didasarkan pada kiprah Bupati Malang Dr Rendra Kresna yang konsen terhadap permasalahan pendidikan di wilayahnya. 

Rendra sendiri berharap segala bantuan untuk memajukan pendidikan ke arah peningkatan mutu dan pemerataan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. "Jadi, kami akan tetap menjaga amanah ini sesuai dengan aturannya," ujar Rendra. (*)


End of content

No more pages to load