Agus Dono (foto: adi s/surabayaTIMES)
Agus Dono (foto: adi s/surabayaTIMES)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur belum menganggarkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Padahal, mulai awal tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK akan beralih ke tangan Pemprov Jatim. Anggota dewan masih menunggu Dinas Pendidikan Jatim yang mengetahui kebutuhan komputer sekolah.

Anggota Banggar DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan, dalam penyerahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang dilakukan Oktober 2016 silam, baru sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibahas dewan. Sedangkan masalah teknis seperti UNBK belum masuk dalam pembahasan.

“Soal UNBK ini masih belum. Kalaupun akan dibahas, baru bisa dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017,” ujar Agus Dono, Minggu (25/12/2016).

Kendati demikian, lanjut anggota Komis E DPRD Jatim ini, pihaknya menyerahkan permintaan kebutuhan pengadaan komputer kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan sekolah selaku yang tahu kondisi di lapangan. Sekolah maupun Dispendik Jatim diminta mengajukan permintaan komputer jika memang membutuhkan penambahan.

“Nanti dalam rapat evaluasi dengan mitra komisi E minggu depan, dispendik akan ditanya mengenai hal tersebut. Tapi baru bisa dimasukkan anggarannya di P-APBD 2017. Harapan kami, semuanya bisa menjalankan UNBK dengan komputer,” ujar politikus asal Partai Demokrat tersebut.

Menurut Agus Dono, dalam pembahasan yang dilakukan pada APBD 2017 yang telah digedok November lalu, ada tiga hal ketika itu yang masuk dalam pembahasan. Yakni penganggaran pakaian seragam gratis untuk siswa, pembentukan SMA Taruna seperti di Magelang, serta penggunaan dana bantuan sekolah (BOS) agar bisa untuk gaji guru tidak tetap.

“Kami masih menghitung secara cermat mengenai gaji guru tidak tetap. Sedangkan untuk seragam gratis dan pembentukan SMA Taruna sudah ada di anggaran,” kata Agus Dono.

DPRD Jatim masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri guna memperbolehkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sektor gaji. Dewan juga punya pandangan bahwa gaji guru tidak tetap akan diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah.

“Kami masih menunggu pemerrintah pusat, apakah memungkinkan atau tidak penggunaan DAU untuk bayar gaji guru tidak tetap,” ucapnya.

Agus Dono menambahkan, hingga kini dewan masih menunggu jumlah pasti guru tidak tetap. Sebab, pengangkatan guru tidak tetap tersebut tidak hanya dilakukan dinas pendidikan, tapi juga oleh sekolah dan yayasan pendidikan lainnya. “Ada juga yang diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, kami masih lakukan hitungan mengenai jumlah pastinya,” ujarnya. (*)