Kepala KUA Umbulsari, Subhan (baju batik kuning) saat menggelar audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa se Kecamatan Umbulsari.(Foto: Mahrus Sholih/JemberTIMES)
Kepala KUA Umbulsari, Subhan (baju batik kuning) saat menggelar audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa se Kecamatan Umbulsari.(Foto: Mahrus Sholih/JemberTIMES)

Seluruh Kepala Desa se Kecamatan Umbulsari, meminta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, memudahkan pengajuan syarat administrative permohonan percatatan nikah di KUA.

Mengapa? Karena para Kepala Desa menganggap sebagian warga yang dilayani berpendidikan minim, sehingga perlu pelayanan khusus.

“Kami minta ada kebijakan dari Kepala KUA, karena tidak semua warga di desa kami lulusan S2 (Sarjana Strata Dua). Bahkan ada yang tidak lulus SD,” ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Umbulsari, Marsudi, saat forum audiensi antara Kepala Desa se Kecamatan Umbulsari dan Kepala KUA, Rabu (6/4/2016), di balai nikah KUA setempat.

Sehingga Kades Mundurejo ini meminta, agar ada kebijaksanaan dari Kepala KUA jika memang ada warganya yang syarat administrativenya muncul kesalahan tulis, baik nama maupun tanggal lahirnya.

Senada dengan dia, Kades Umbulsari, Fauzi D Reswana, meminta agar KUA tidak menentukan tanggal serta jam akad nikah sendiri.

Karena berdasar keyakinan warganya, tanggal maupun waktu akad nikah berkaitan dengan kearifan lokal, yang memercayai faktor keberuntungan dari waktu pelaksanaan akad.

Sementara itu, Kepala KUA Umbulsari, Subhan, menyambut baik masukan para Kades tersebut. Pihaknya berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan bagi warga yang mengajukan pencatatan nikah. “Komitmen kami jelas, layanan prima dan benar,” paparnya.

Kata benar, menjadi titik tekan Subhan dalam pelayanan prima itu. Karena dia tak ingin validitas data pemohon nikah menjadi kendala di kemudian hari, bila terjadi sebuah masalah.

“Kedepan, setiap ada persoalan mengenai data identitas pemohon nikah yang meragukan, kami akan langsung komunikasikan ke Kades,” ucapnya.

Kendati demikian, Subhan tak bisa memastikan terkait penentuan waktu pelaksanaan akad nikah, yang disesuaikan kehendak warga.

Karena menurut dia, ada keterbatasan personil petugas KUA dalam melayani warga yang mengajukan akad. Sehingga pihaknya harus mengatur jadwal, agar tak berbenturan dengan pemohon lainnya.

“Petugas kami hanya 4 orang, dan harus melayani 10 desa se kecamatan. Jadi kami harus mengatur jadwal agar tak berbenturan,” jelasnya.

Namun, alumnus IAIN Surabaya ini berjanji akan mengakomodir aspirasi para Kades tersebut, sehingga muncul sinergitas dalam melayani warga yang hendak mencatatkan pernikahannya. (*)