Hearing komisi C DPRD Kota Probolinggo membahas bau pabrik pengolah oli bekas (foto: iqbal/Probolinggo TIMES)
Hearing komisi C DPRD Kota Probolinggo membahas bau pabrik pengolah oli bekas (foto: iqbal/Probolinggo TIMES)

Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi C DPRD Kota Probolinggo membahas bau yang ditimbulkan PT Berdikari Jaya Bersama, Senin (4/4/2016), tak dihadiri pengusaha, pemilik pabrik pengolah oli bekas tersebut.

Pasalnya, Yuwe yang punya pabrik di Jl Raya Lumajang itu, tengah berada di Jakarta. "Saya baru menerima undangannya siang ini dari pesan singkat salah satu karyawan. Tapi kedepan, apabila ada audensi lagi, kami siap hadir," katanya.

Mesti tak dihadiri Yuwe, hearing tetap berlangsung. Melibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP), serta warga sekitar pabrik yang mengadu ke dewan.

Dalam hearing tersebut, Ketua RW8, Kelurahan Sunbertaman, Warno menyatakan, bau menyengat dari aktifitas pabrik pengolahan oli bekas sangat mengganggu. Bahkan, warga sempat melayangkan surat kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur.

"Memang sempat terhenti selama sebulan. Tapi muncul kembali. Baunya seperti gas LPG bocor," katanya.

Menurutnya, bau tersebut muncul setiap petang sekitar pukul 17.30 hingga malam, bahkan sampai pagi. "Yang terganggu bukan hanya warga, pabrik keramik yang berlokasi persis disebelah pabrik, juga menyampaikan keluhannya, melalui personalia," tambahnya.

Dia menambahkan, warga khawatir ada limbah yang dibuang ke tanah, yang akan berimbas pada pasokan kebersihan air tanah di lingkungan tersebut. "Memang bukan sekarang, tapi 10 - 25 tahun kedepan, pasti ada efeknya," sambungnya.

Sementara itu, Ketua BPMPP Paini Efendi mengatakan, pihak pabrik telah melengkapi seluruh izin yang diperlukan. Mulai dari izin prinsip, izin gangguan (HO), IMB, izin pendirian industri dan izin penanaman modal, sesuai dengan standart operasional (SOP).

"Ketika diperjalanannya ada masalah, kami tetap berkoordinasi dengan satker terkait. Termasuk langkah teknis, terkait kemungkinan penutupan atau kelanjutan produksi pabrik tersebut," kata Paini.

Komisi C sendiri, menyarankan BLH agar melibatkan akademisi dalam mengusut bau yang dikeluhkan. Sehingga, peninjauan terhadap lingkungan di sekitar pabrik lebih profesional karena netral, tidak ada kepentingan dengan pemerintah. 

Namun, harus memakai universitas yang kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan. "Kan dana untuk itu ada di satker terkait. Jalankan saja tidak mengapa," kata anggota komisi C Abd. Aziz, memberi saran.

Politisi PKB ini juga menyarankan, agar Dinkes dan Disnaker dilibatkan juga. Sebagai upaya untuk mengetahui, apakah mual dan pusing warga sekitar pabrik memang berasal dari aktifitas PT. Berdikari Jaya Bersama. 

Sedangkan Disnaker, tugasnya untuk mengetahui apakah peralatan yang digunakan sesuai dengan standart industri atau tidak. (*)