Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Malang Masih Tinggi | Jatim TIMES

Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Malang Masih Tinggi

Apr 02, 2016 09:49
Para konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. (Foto: Ferry Agusta/MalangTIMES)
Para konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. (Foto: Ferry Agusta/MalangTIMES)

Data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang masih tinggi.

Tahun 2013, kekerasan terhadap anak usia 0 hingga 18 tahun sebanyak 68 kasus. Pada tahun 2014, kekerasan anak pada rentang usia yang sama, meningkat mencapai 96 kasus.

Namun, tahun 2015, P2TP2A mencatat ada penurunan jumlah kasus, namun begitu jumlahnya tetap tinggi, yakni terdapat 67 kasus kekerasan anak.

"Data tersebut berdasar laporan yang masuk dan kita dampingi. Tentunya masih banyak kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan," ujar Zuhro Rosyidah, konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Sabtu (2/4/2016).

Rosi, sapaan akrabnya, mengatakan ada lima bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. Jumlah kasus terbanyak adalah kekerasan seksual.‎

Sebagian masyarakat, menurutnya,  masih berpandangan bahwa kekerasan anak merupakan masalah domestik.

Pandangan ini menjadi faktor yang menyebabkan tidak semua peristiwa kekerasan dilaporkan meski sudah ada peraturan perundangan yang melindungi anak.

Rosi menyampaikan, masyarakat tidak yakin apabila masalah kekerasan yang dilaporkan ke lembaganya bisa terselesaikan. Atau malah ekspektasi yang besar terhadap lembaga pendampingan korban kekerasan seperti P2TP2A.

"Mereka ekspektasinya tinggi, kalau sudah melapor ke kita maka masalahnya selesai. Padahal tidak seperti itu juga," imbuhnya.‎

Dia berharap, keberadaan P2TP2A sebagai lembaga layanan semakin dikenal masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat mengetahui tempat untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap anak. 

Rosi menambahkan, selama masih dapat dilakukan mediasi, maka tidak selalu harus dilaporkan pada kepolisian atau masuk pada ranah hukum pidana.‎

"Apabila kasusnya masuk ranah pidana murni bukan delik aduan, seperti kekerasan seksual,  kita lapor ke polisi. Ada UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Malang," pungkasnya. (*)‎

Topik
Kekerasan Anak Kabupaten Malang

Berita Lainnya