ilustrasi dana desa (Foto: korankabar)
ilustrasi dana desa (Foto: korankabar)

Penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat diharapkan sesuai sasaran, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Menteri Marwan juga mengingatkan kepada para kepala desa untuk tidak tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. 

"Gak boleh misalnya untuk membangun kantor kepala desa, beli mobil, beli motor, kecuali fokus pada infrastruktur. Itupun dengan syarat menggunakan padat karya , yang artinya harus menggunakan tenaga masyarakat desa itu sendiri," papar Menteri Marwan, Jumat (29/1/2016).

Prioritas penggunaan dana desa untuk infrastruktur, menurut Marwan bukan berarti pemerintah mengintervensi desa. Karena hal itu juga harus melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat desa.

"Ini dimaksudkan bahwa desa sebagai subjek pembangunan, tidak lagi menjadi objek pembangunan," katanya. 

Supaya pembangunan di desa tidak dilakukan dengan asal-asalan yang akhirnya desa hanya menjadi limbah pembangunan. 

"Pembangunan desa harus direncanakan dengan baik, dan saya yakin di Subang telah dilaksanakan dengan baik," imbuhnya. 

Dijelaskan bahwa sejak 70 tahun Indonesia Merdeka, baru kali ini, pemerintah memberikan dana langsung ke desa. 

Menteri Marwan juga menjelaskan telah mempermudah proses penyusunan laporan dana desa cukup dua lembar dan penyusunan program desa cukup dua lembar.

"Untuk menyusun laporan dana desa cukup dua lembar. Saya sudah ingatkan untuk penyusunan tidak boleh memberatkan kepala desa. Supaya perbupnya bupati segera keluar," katanya.

Hal itu juga supaya kepala desa dan perangkat dalam membuat laporan dana desa bisa mempermudah, dan masyarakat harus tahu pemerintah sudah berkomitmen mensejahterakan dana desa. (*)