Sebanyak 47 warga dari 4 desa di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu mendatangi Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang membela keberadaan sumber mata air Umbul Gemulo.
Sejak penolakan warga terhadap pembangunan Hotel The Rayja, dalam kurun waktu Februari 2013 hingga saat ini kepolisian terus menerus memanggil 22 warga sebagai saksi atas laporan pemilik hotel.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ony Mahardika mengatakan, dalam aksinya ini, 17 perwakilan warga yang dipimpin H.Rudi dan Walhi Jawa Timur diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.
Kepada Teten, warga meminta pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dari eksploitasi lingkungan dan menjadikan kawasan sumber air Umbul Gemulo sebagai lahan konservasi.
Warga juga berharap Presiden Joko Widodo untuk mendorong Pemkot Batu dalam hal ini Wali Kota Batu Edi Rumpoko agar mencabut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel The Rayja yang membangun dekat Sumber Mata Air Gemulo.
"Kami ingin pemerintah memperhatikan persoalan sumber air Umbul Gemulo ini. Apalagi banyak warga yang dipanggil polisi karena melakukan penolakan pembangunan hotel," ujar Ony kepada SURABAYATIMES.
Atas keluhan warga ini, Teten Masduki berjanji akan melaporkan keluhan warga kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan, soal kriminalisasi, akan disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Staf khusus kepresidenan juga akan berkonsultasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membentuk tim gabungan yang akan meninjau lokasi di Batu dan mendorong upaya penyelamatan hulu DAS Brantas, sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo. (*)