Ilustrasi. (foto: googleimage)
Ilustrasi. (foto: googleimage)

Program Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan negara swasembada pangan terancam gagal. Mengingat proses pendaftaran produksi pupuk, baik organik, NPK (mengandung unsur utama nitrogen, fosfor dan kalium), maupun Pupuk Pelengkap Cair (PPC) sangat ribet dan lambat. Para pengusaha harus menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan surat izin produksi pupuk tersebut.

Wakil Sekjen Dewan Pupuk Nasional (DPN), Noer Soetjipto mengatakan, untuk dapat mewujudkan swasembada pangan itu pemerintah harus mampu menyediakan pupuk, bibit, dan sarana produksi. "Tapi kalau izinnya dipersulit begini, bagaimana untuk mewujudkan ketersediaan pupuk,” katanya, di Surabaya, Rabu (6/1/2016).

Noer tidak menginginkan apa yang dicanangkan pemerintah sejak 2008 yakni BLP (Bantuan Langsung Pupuk) ada BLB (Bantuan Langsung Benih) menjadi sia-sia. Semua kementerian yang terkait harus satu hati dan tujuan untuk memudahkan swasembada pangan. 
 
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu berharap di tahun 2016 menteri pertanian melakukan perubahan total soal perizinan. Jika memang prosesnya berbelit dan lama, maka regulasinya dikembalikan ke  Peraturan Mentan tahun 2006.

Jika tidak, Noer memastikan akan semakin banyak pengusaha yang gulung tikar. Kalau pabrik kecil mati pemerintah sendiri yang akan kesulitan mendapatkan pupuk organik, karena tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan BUMN.

"BUMN paling banyak satu tahun 5 juta ton, padahal kebutuhan pupuk organik di Indonesia 25 juta ton. Siapa yang akan memproduksi 20 ton lainnya kalau UKM dipersulit," katanya.

Wakil Ketua Umum Appohi (Asosiasi Produsen Pupuk Organik dan Hayati Indonesia) itu meminta Kementan melakukan reformasi birokrasi atau tata cara SK-nya diubah agar pengusaha dipermudah. (*)