Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo (adi s/surabayatimes)
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo (adi s/surabayatimes)

Komisi A DPRD Jawa Timur akan membahas kembali alokasi dana pemilihan gubernur (pilgub) Jatim tahun 2018 mendatang. Dimana alokasi itu diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun. Pembahasan untuk menelaah proses sistem hibah dan penggunaan anggarannya. 

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan, sistem itu harus dipersiapkan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Apakah penyaluran anggaran, melalui KPU Jatim atau dititipkan ke KPU daerah.

Komisi A telah berkonsultasi ke beberapa lembaga, salah satunya KPU pusat. Hasil konsultasi itu sistem yang diterapkan diserahkan pada daerah. Artinya, KPU di tingkat provinsi memiliki kewenangan untuk mengaturnya. ’’Tapi  kami (Komisi A, red) masih sanksi,’’ tegas Freedy.

Mantan Anggota Komisi B DPRD Jatiim ini menjelaskan, sistem penataan anggaran pada pilgub yang akan datang berbeda dengan sebelumnya. Dimana pilgub sebelumnya KPU tidak terbebani kewajiban sosialiasi pasangan calon. Namun pilgub mendatang sosialisasi pasangan calon ditangani KPU, mengajukan anggaran cukup besar, yakni Rp 1,6 triliun.

Komisi A juga sudah berkomunikasi dengan beberapa legislatif di daerah lain. Utamanya daerah yang menggelar pilgub pada 2018, seperti Provinsi Bali. Provinsi ini juga mengalami hal yang sama denga Jatim, yakni anggaran yang dibutuhkan membengkak dan sistem penyalurannya belum jelas. (*)