JATIMTIMES - Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang menilai bahwa rencana aglomerasi sampah yang akan ditempatkan di TPA Supiturang merupakan rencana yang tepat dalam hal pengelolaan sampah. Meskipun nantinya, TPA tersebut akan menjadi pusat pengelolaan sampah dari tiga daerah di Malang Raya.
Bahkan menurut Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurakhmadi, rencana pembentukan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional Malang Raya di Supit Urang dinilai bukan hanya langkah strategis untuk mengatasi masalah sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Atensi dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) ini dianggap sebagai momentum penting agar pengelolaan sampah tidak lagi sekadar membuang, tapi juga menghasilkan. Secara geografis, TPA Supit Urang dinilai paling strategis. Sistem pengelolaannya juga sudah relatif modern, sehingga cocok dijadikan pusat pengolahan sampah regional.
Kajian awal pertemuan tiga kepala daerah Malang Raya menyebutkan, volume sampah yang ditampung nantinya bisa mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Angka itu berasal dari gabungan sampah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
“Secara ide ini langkah bagus. Sampah tidak mungkin lagi diatasi satu daerah sendiri, harus dikelola bersama. Kalau ini berjalan, ada potensi ekonomi yang bisa didapat, misalnya pengolahan menjadi energi terbarukan atau produk bernilai jual seperti briket,” kata Dito.
Selama ini, APBD Kota Malang terkuras untuk biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah. Dengan adanya TPA regional dan penerapan teknologi pengolahan modern, beban anggaran tersebut diharapkan berkurang. Dana yang tersisa bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih produktif.
Meski peluang ekonomi dan efisiensi anggaran menjadi harapan, sejumlah catatan tetap perlu diperhatikan. Salah satunya soal pengaturan teknis dan pembagian kewenangan. Apakah pengelolaan TPA akan ditangani bersama tiga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, atau bahkan melibatkan pihak ketiga, semua masih harus dirumuskan dengan jelas.
“Potensi ekonominya besar, tapi jangan sampai dampak sosial dan lingkungan diabaikan. Yang sekarang saja sudah ada dampak negatif, apalagi nanti kalau volume sampah meningkat. Harus ada mitigasi dari awal,” tegasnya.
Pengalaman di daerah lain seperti Bantar Gebang menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah lintas daerah selalu memiliki tantangan tersendiri. Selain pengaturan teknis dan kerja sama antar wilayah, kesiapan masyarakat sekitar dan penanganan dampak ekologis perlu menjadi prioritas.
Dengan perencanaan yang matang, program TPA regional diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan sampah modern. Bukan hanya mengurangi timbunan, tapi juga memberi nilai tambah bagi daerah. Jika berhasil, Malang Raya berpeluang menjadi model nasional bahwa sampah bisa menjadi sumber energi dan pendapatan, bukan sekadar masalah.
