Ilustrasi DPRD dan Perusda Banongan Bersitegang Soal Laporan Keuangan

Ilustrasi DPRD dan Perusda Banongan Bersitegang Soal Laporan Keuangan


Editor


Kisruh Perusda Banongan Situbondo

JATIMTIMES, SITUBONDO – Usaha Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, dalam menyelesaikan benang kusut keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Banongan, sempat mencatatat sejarah kelam. Tepatnya pada tahun 2012. Kala itu wakil rakyat dibuat berang oleh pihak manajemen.

“Waktu itu rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, LKPJ APBD 2012, Bupati Situbondo,” ucap sumber TIMESINDONESIA, Rabu (2/12/2015).

Dijelaskan, pada tahun 2012, Perusda Banongan hanya menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 25.938.794. Padahal target yang ditentukan sebesar Rp 300 juta rupiah atau lebih rendah dari laba tahun sebelumnya, yang mencapai Rp350 juta.

Tidak hanya itu, disaat bersamaan, Badan Anggaran DPRD juga memberikan rekomendasi atas beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Situbondo.

“Diantaranya, laporan pertanggung jawaban belanja bantuan keuangan sebesar Rp 13,5 miliar, belanja hibah sebesar Rp 838,5 juta, belanja bantuan sosial sebesar Rp255 juta. Dan waktu itu Badan anggaran DPRD juga menyoal LKPJ ABPD 2012, karena tidak menguraikan secara detail besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 127,6 miliar," jelasnya. (*)


End of content

No more pages to load