Gunung Kelud. (Foto: googleimage)

Gunung Kelud. (Foto: googleimage)


Editor


JATIMTIMES, SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. Keputusan ini tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud. 

Majelis hakim PTUN yang diketuai Anna L Tewernusa memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya dan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar).

Anna juga meminta kepada Gubernur Soekarwo agar mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.

"Atas putusan ini, lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri," ujar Anna, Rabu (12/8/2015).

Disisi lain, meski putusan majelis hakim memberikan Gunung Kelud ke Pemkab Kediri, namun dipastikan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.

Sementara itu, Tauchid selaku kuasa dari Bupati Kediri mengatakan putusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri.

Tauchid juga akan menunggu tanggapan dari tergugat dan turut tergugat. Apakah mereka menerima atau melakukan banding. 

Sekedar informasi, sengketa batas wilayah di Gunung Kelud ini terjadi sudah lama. Bahkan, Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar sudah melakukan pertemuan kurang lebih 12 kali dan difasilitasi Pemprov Jatim. 

Dalam pertemuan itu kedua kabupaten bertetangga ini juga saling bertukar dokumen dan data hingga akhirnya keluar SK jika Gunung kelud menjadi wilayah Kabupaten Blitar melalui SK Gubernur Jatim, Soekarwo nomor: 118/113/KPTS/014/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor: 188/113/KPTS/013/2012 soal penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.

SK ini dianggap merugikan Kabupaten Kediri, karena batas daerah Gunung Kelud diberikan kepada Kabupaten Blitar, hingga kemudian Bupati Kediri melakukan gugatan di PTUN Surabaya. (*)


End of content

No more pages to load