Ilustrasi gugatan (Ist)

Ilustrasi gugatan (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 tetap yakin adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Kecurangan yang disebut oleh pihak BPN sebagai terstruktur, sistematis dan masif (TSM). 

Dugaan kecurangan  YSM yang dinarasikan berulang-ulang inilah yang sempat membuat gerah berbagai pihak. Saat mereka meminta adu data, pihak BPN tidak menyetujuinya. Saat diminta menyerahkan ke MK, para juru bicara BPN juga menolaknya. Sampai akhirnya meletus aksi demo 22 Mei 2019. Prabowo-Sandiaga pun bersiap membawa tuduhan ke MK.

Tim kuasa hukum dibentuk dan tuntutan pun disampaikan. Dari berbagai data, terdapat 7 tuntutan dalam gugatan Prabowo-Sandiaga ke MK. Seperti yang disampaikan tim kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2014.
atau:
7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Dari 7 tuntutan tersebut mengerucut pada dua hal yakni, jadi Presiden atau pemilu ulang. "Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," ujar Bambang.

Untuk membuktikan dalilnya, tim hukum Prabowo-Sandi menyertakan banyak bukti link berita terkait kecurangan yang dilakukan paslon 01. Baik dari penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, pembatasan media dan diskriminasi perlakukan dan penyalahgunaan penegakan hukum. 

Bukti dari dugaan kecurangan tersebut diajukanlah bukti-bukti link berita dari pihak Prabowo-Sandiaga. Yakni, bukti P-12 (link berita terkait judul 'Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa, 26 Maret 2019. Bukti P-31 (bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul 'Pose Dua Jadi di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara'), bukti P-14 ( link berita 6 November 2018 dengan judul 'Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu'). 

Selanjutnya ada juga bukti P-15 (link berita 11 Desember 2018 dengan judul 'Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga') sampai bukti P-25 (link berita 2 Agustus 2018, dengan judul 'Pameran Mobil Jadi Kampanya Tagar #Jokowi2Periode) serta bukti pemberitaan lainnya.

Bukti yang diajukan BPN berupa link berita ke MK, sebenarnya pernah dilakukan. Saat BPN melaporkan kecurangan pemilu ke Bawaslu dengan bukti link berita. Bawaslu menolaknya karena link berita yang diajukan bukti kecurangan belum memenuhi syarat.
"Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar. 


End of content

No more pages to load